artikel ekonomi

Masalah Ekonomi Tambah Kusut

JAKARTA (Suara Karya) Penerapan prinsip neoliberalisme dalam kebijakan ekonomi yang diusung pemerintah semakin terlihat jelas.

Liberalisasi berbagai sektor ekonomi dan pemujaan terhadap perdagangan bebas semakin ditunjukkan oleh pemerintah meski tidak sedikit pun memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.Pemerintah telah dinilai mengusung kebijakan melepas tanggung jawab di bidang perekonomian dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar (hands off economic policy). Ini dilakukan meski mengusik dan mengganggu kepentingan masyarakat luas.

Di antaranya terlihat melalui dua kebijakan. Pertama, tidak adanya perlindungan terhadap pasar tradisional dan pedagang kecil yang kini semakin tergusur dengan kehadiran pasar modem (minimarket /supermarket/ hipermarket).Kedua, adanya upaya penghapusan subsidi energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik) bagi masyarakat. Tanpa disadari, kebijakan neoliberal yang diimplementasikan dengan hands off policy justru mendorong peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

Bukannya mengurai, kebijakan pemerintahan saat ini justru menambah kusut permasalahan ekonomi. Ini tidak mengurangi beban ekonomi, tetapi kebijakannya justru kerap kaili menambah beban masyarakat dan usaha kecil," kata ekonom Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, kemarin.Menurut dia, sikap pemerintah yang membiarkan kebebasan terhadap pendirian warung/pasar modem bisa mengakibatkan ribuan anak bangsa kehilangan pekerjaan dan menjadikan masyarakat miskin baru.Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, pihaknya menyesalkan sikap pemerintah, khususnya pernyataan Wapres Boediono yang membiarkan minimarket beroperasi selama 24 jam."Wapres tidak paham isi Per-pres Pasar Modem. Dengan minimarket buka 24 jam, maka pedagang kecil menjadi bangkrut," ujarnya.

Menurut Ngadiran, pasar tradisional mulai tergusur oleh pasar modern sejak tahun 2002. Akibatnya, jutaan pedagang kecil dan pengusaha mikro lainnya di seluruh Tanah Air menganggur. "Ini terbutkti di wilayah Jakarta, jumlah pedagang dan pengusaha kecil yang menganggur sudah mencapai 18.860 orang atau 23 persen dari 82.000 pedagang dan pengusaha kecil yang ada di pasar tradisional," katanya.Ngadiran mengingatkan, pengelola pasar modern selalu mengembangkan diri dan memberi yang lebih baik, mulai fasilitas penunjang hingga promosi. "Sebaliknya, kami yang ada di pasar tradisional semakin diperas berbagai pungutan, tapi tidak menikmati pengelolaannya," kata dia.

Sementara itu. terkait de- ngan target pemerintah untuk menghapuskan subsidi energi, yakni BBM dan listrik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, hal itu merupakan langkah keliru karena pemerintah lebih memilih mengalihkan beban besaran subsidi kepada masyarakat dan dunia usaha. "Apabila subsidi dicabut, hal itu justru makin meningkatkan rumah tangga miskin," ujarnya.Menurut dia, rencana pemerintah yang semata-mata bertujuan mengamankan stabilitas fiskal melalui pengurangan subsidi akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Padahal, beban fiskal atas besaran subsidi BBM tersebut, menurut dia, berkaitan erat dengan pencapaian produksi minyak nasional yang tidak mampu memenuhi target APBN. Tidak ada langkah konkret mendorong peningkatan produksi minyak tersebut.

Di tempat terpisah. Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) yang juga selaku pengamat energi Kurtubi menilai, tidak ada dasar hukumnya yang mengharuskan pemerintah untuk melepas subsidi BBM ke harga keekonomian. Justru hal itu, kata dia, melanggar kedaulatan bangsa. Sebab, sebagai negara produsen energi, yakni minyak, gas, dan batu bara, maka tidak perlu memberlakukan harga jual di dalam negeri mengikuti harga pasar."Berbeda dengan negara bukan penghasil energi lainnya, yang mengharuskan semua kebutuhan energinya terpenuhi dari impor," tuturnya.(A Choir/Bayu)